Ancaman di Perairan Maluku Cukup Tinggi, Perlu Penambahan Infrastuktur Keamanan

09-10-2021 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Adang Daradjatun saat mengikuti agenda pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI dengan Kapolda Maluku, di Mapolda Maluku, Ambon, Jumat (8/10/2021). Foto: Prima/Man

 

Anggota Komisi III DPR RI Adang Daradjatun menyoroti adanya ancaman keamanan di wilayah kepulauan, salah satunya di perairan Maluku yang masih cukup tinggi. Oleh karena itu, perlu adanya penambahan dari segi infrastruktur pengamanan yakni kapal patroli untuk menunjang tugas polisi air di wilayah Maluku.

 

“Pengadaan (infrastruktur pengamanan) dan sebagainya harus disesuaikan dengan Polda kepulauan, dimana Kapolda mengharapkan betul kapal patroli bisa diperbanyak, baik itu kapasitasnya yang lebih besar karena ancaman antar pulau itu cukup tinggi,” kata Adang usai mengikuti agenda pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI dengan Kapolda Maluku, di Mapolda Maluku, Ambon, Jumat (8/10/2021).

 

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini berharap pengadaan kapal patroli dapat segera direalisasikan agar pihak kepolisian yang bertugas mengamankan wilayah perairan Maluku dapat segera bekerja maksimal. “Harapan kami untuk Mabes Polri, supaya harapan (pengadaan kapal patroli) Polda Kepulauan ini dapat dipenuhi sesuai dengan ancaman dan tantangan yang diperoleh,” ucapnya.

 

Selain mengenai kebutuhan infrastruktur pengamanan wilayah perairan, Adang juga menyinggung terkait penyetaraan level jabatan dari Polda satu dengan Polda lainnya. “Akan kami sampaikan ke Kapolri bagaimana level tentang jabatan disetarakan dengan Polda lain sehingga tidak ada yang merasa dibedakan. Tapi ini pasti ada pemikiran lain dari Mabes, minimal kami sampaikan ke Kapolri,” tutupnya. (pdt/sf) 

BERITA TERKAIT
Aparat Diminta Tindak Tegas Pelaku TPPO Anak yang Dieksploitasi Jadi LC
20-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI, Gilang Dhielafararez merasa prihatin sekaligus geram menanggapi kasus eksploitasi seksual dan tindak...
Komisi III Minta KPK Perjelas Definisi OTT dalam Penindakan
20-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menekankan pentingnya kejelasan terminologi hukum yang digunakan Komisi Pemberantasan...
Martin Tumbelaka: KPK Harus Independen, Dorong Pencegahan dan Penindakan Korupsi
20-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, Martin Tumbelaka menegaskan pentingnya menjaga independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sekaligus mendorong...
Rano Alfath Dorong Penguatan Kejaksaan untuk Pemulihan Aset Negara
20-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Rano Alfath menuturkan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dan pencucian...